Details, Fiction and coretax pajak
Details, Fiction and coretax pajak
Blog Article
Selain memperbanyak layanan yang dapat diakses secara on the internet, DJP juga memperbanyak layanan yang akan diproses secara otomatis oleh sistem tanpa melalui penelitian oleh petugas pajak.
Coretax juga akan memuat financial institution facts atau informasi lengkap tentang rekening bank milik Wajib Pajak.
Dengan memperbaiki efisiensi dan akurasi melalui sistem Coretax, Pemerintah berharap dapat mempersempit tax gap
Pada sistem Coretax yang akan datang, persoalan ini dapat dihindari karena Coretax tidak lagi menggunakan EFIN, dan karenanya EFIN tidak lagi menjadi persyaratan untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi.
Sistem yang terus bermasalah itu tentu menjadi sorotan banyak pihak, karena tujuan awal pembangunannya malah untuk mempermudah masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk mengenal lebih dekat, berikut ini five fakta tentang Coretax yang perlu diketahui masyarakat:
Dengan diberlakukannya PMK 81/2024, pemerintah memperkenalkan sejumlah terobosan yang dirancang untuk membuat proses administrasi pajak lebih sederhana dan ramah bagi Wajib Pajak. Berikut adalah delapan kemudahan yang ditawarkan:
merupakan aplikasi panduan interaktif yang dapat dipakai wajib pajak untuk mengenali fitur-fitur yang akan tersedia pada aplikasi coretax.
Saat ini pengerjaan sistem core tax sedang dalam tahap pengujian, baik pengujian antarmodul, procedure integration exam
Dengan sistem pajak digital ini, pemerintah berupaya menyediakan administrasi pajak yang lebih terstruktur dan mudah diaudit.
membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil, karena data bagus, sistem bagus, remedy kepada Wajib Pajak bisa jauh lebih good
AI juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi berbasis knowledge guna menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti mengidentifikasi sektor ekonomi dengan tingkat kepatuhan pajak rendah untuk intervensi lebih lanjut.
"Layanan menjadi lebih cepat, akurat, realtime dan untuk pengawasan penegasan penegakkan hukumnya lebih akurat dan adil. Dalam hal ini, DJP juga akan memiliki data yang lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan know-how get more info dan information.
Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya.
dengan mengklik Down load Template, atau jika sudah punya information bupot format XML bisa langsung bisa diunggah, dengan klik Browse lalu pilih file